Peraturan Daerah & Hukum Adat Kabupaten Paser

Peraturan Daerah:


  • Hukum Tertulis
Belum ada Peraturan Daerah provinsi yang mengatur masyarakat hukum adat. Sedangkan pada tingkat kabupaten (Kasus Kabupaten Pasir), pada tanggal 8 Agustus tahun 200 diundangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan, pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat.Perda ini dimaksudkan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64/1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.Oleh karenanya, materi yang diatur dalam Perda Pasir No.3/2000 tidak jauh dari materi yang diatur di dalam Kepmendagri No. 61/1999tersebut.Pada pasal 13 ayat 1, mengatur mengenai adanya wilayah adat yang diakui oleh masyarakat adat. Meskipun Perda ini tidak memuat definisi mengenai masyarakat adat, namun pasal di atas mewakili ketentuan bahwa Pemda Pasir mengakui keberadaan masyarakat adat. Semestinya pula, bersamaan dengan pengakuan wilayah adat itu, hak-hak masyarakat adat atassumebr daya alam juga mendapat pengakuan.Persoalan muncul ketika, pembahasan Raperda Pasir tentang Hak Ulayat. Dimana pada Raperda tersebut tidak mengakui adanya masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Karena ada protes dari Lembaga Adat Pasir(LAP), maka proses penyusunan Perda tersebut dihentikan oleh PansusDPRD.
  • Hukum Tidak Tertulis
Kajian terhadap hukum tidak tertulis dilakukan di Kabupaten Pasir.Oleh sebagian besar warga masyarakat Pasir menganut agama Islam, dan sebagian kecil warga masyarakat hukum adat masih menganut animisme.Meskipun antara Islam dan animisme memiliki ajaran yang berbeda, namun warga masyarakat memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan sosial antar umat beragama/kepercayaan.Di Kabupaten Pasir terdapat lembaga adat yang secara kultural memiliki wilayah adat dengan hak ulayatnya dan anggota masyarakat adat,meskipun secara hukum (lihat Perda No. 3/200) belum memperoleh pengakuan secara tegas. Lembaga adat tersebut merupakan institusi lokal yang peranannya memelihara nilai, norma dan adat istiadat dalam mengatur danmengendalikan perilaku masyarakat hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.Beberapa norma-nora yang diatur oleh Lembaga Adat antara lain tata cara perkawinan, kerumahtanggan, pengelolaan hutan dan pergaulan hidup sehari-hari. Bagi warga yang melanggar norma dan adat, maka dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang sudah berlaku secara turun temurun.

- Implementasi dan Kendala Pengakuan
  • Implementasi
Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.
Pengakuan secara tekstual tersebut pada kenyataannya tidak diimpelementasikan dengan baik. Indikasinya, yaitu :
  1. Pemda pasir tidak memiliki program untuk pemastian batas-batas wilayah adat,
  2. Keberadaan Lembaga Adat Pasir (LAP) kurang memperoleh pengakuanPemda karena dianggap kurang mengakar kuat dan memiliki yuridiksiyang jelas, dan  
  3. Pemda Pasir tidak memperhitungkan keberadaanmasyarakat adat beserta hak-hak atas sumber daya alam sebagaimanatercermin di dalam Perda No. 13 tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu maupun pada Perda No 5 tahun2004.tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Pasir.
Pengakuan terhadap keberadan masyarakat hukum adat dengan sebagai hak-haknya, memperoleh perhatian Bupati Pasir periode 2004-2009 (Ridwan).Ia menganggap bahwa Pemda Pasir memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat hukum adat.Perlindungan ini diperlukan karena secara sosial dan ekonomi masyarakat hukum adat sangat ketinggalan.Selain itu, kegiatan investasi yang banyak berlokasi di perdesaan memang berdampak langung pada kehidupan masyarakat hukum adat.
  • Kendala
Adanya pemikiran yang berkembang di kalangan birokrasi bahwa Perda No 3/200 hanya mengatur adat istiadat dan lembaga adat, bukan mengatur mengenai keberadaan masyarakat adat dan hak-hak ulayatnya.
  • Harapan
Dalam kerangka penguatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat,maka peranan dan aktivitas Lembaga Adat perlu ditingkatkan, yaitu :
  1. Lembaga Adat Pasir (PAS) dan Persatuan Masyarakat Adat (PeMA) Pasir dapat mengotimalkan peranannya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat
  2. Pemerintah Kabupaten Pasir melakukan telah kembali atas Peraturan Daerah dan kebijakan yang tidak berpihak kepada keberadaan masyarakat hukum adat.
( sumber : www.scribd.com / Ida Bagus Wiratama )
< >